TANGERANG SELATAN — Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Universitas Terbuka (UT) menggelar rapat koordinasi strategis guna membahas Progress Persiapan Pengajuan Akreditasi Program Studi pada hari Senin, 20 Juli 2026. Bertempat di Ruang Sidang KPM Lantai 2, Gedung DAAK Kantor UT Pusat Pondok Cabe, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPM UT, Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd., undangan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan bidang akademik di tiap fakultas, para pengelola dan perwakilan dari rogram studi, dan tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Akademik.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dan krusial dalam menyelaraskan pemahaman terkait pengalihan proses akreditasi beberapa program studi dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai rumpun keilmuan masing-masing. Dalam diskusi pembahasan tersebut, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dipastikan dialihkan ke LAM DEPILLAR, sementara Program Studi Pariwisata akan memproses akreditasinya melalui LAM Wisata. Prof. Imam mengingatkan agar setiap tim prodi menetapkan tenggat pengunggahan dokumen maksimal enam bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir demi menjaga kepastian dan kelancaran proses penilaian.
Menyesuaikan Keunikan PJJ dan Solusi Fasilitas di Daerah
Salah satu yang menjadi fokus diskusi yang mengemuka dalam rapat ini adalah strategi penyesuaian karakteristik Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan kriteria penilaian lembaga akreditasi. Pihak KPM menekankan pentingnya menyampaikan keunikan dan spesifikasi model PJJ secara langsung kepada masing-masing LAM agar proses evaluasi dapat berjalan objektif.
Menjawab tantangan pemenuhan fasilitas laboratorium dan sarana praktikum—seperti yang disyaratkan pada rumpun LAM INFOKOM maupun LAMSAMA—UT menyiasatinya dengan mendorong UT Daerah/UPBJJ membangun kerja sama strategis bersama perguruan tinggi setempat di berbagai wilayah. Langkah ini memastikan mahasiswa di daerah tetap mendapatkan akses fasilitas praktikum yang memadai.
Selain itu, guna memenuhi ketentuan LAM WISATA, UT juga siap memfasilitasi pembentukan Industrial Board of Directors demi menguatkan keterlibatan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam penerapan Tridarma Perguruan Tinggi.
Target Predikat “Unggul” dan Penguatan Asosiasi Profesi
Dalam rapat ini, sejumlah langkah aksi konkret untuk masing-masing program studi turut dirumuskan:
- Prodi Kewirausahaan: Sebagai pengajuan akreditasi pertama pasca-penerimaan mahasiswa, prodi ini didorong untuk langsung membidik predikat “Unggul” dengan batas akhir pengunggahan berkas pada bulan November mendatang.
- Prodi MPDR & PPG: Program Studi Magister Pendidikan Dasar (MPDR) diarahkan mencicil pengisian instrumen lebih awal, sedangkan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap melakukan pengajuan re-akreditasi kembali sebagai bagian dari kewajiban penerimaan hibah.
Di samping target teknis prodi, Prof. Imam mengimbau seluruh pengelola prodi dan para dosen/asesor untuk lebih proaktif terlibat dalam asosiasi profesi nasional. Keaktifan ini dinilai penting agar suara, aspirasi, serta sistem pembelajaran PJJ semakin dipahami dan diperhitungkan di tingkat nasional.
Komitmen Pendampingan Mutu Berkelanjutan
Menutup rangkaian rapat, Kepala KPM menegaskan pentingnya konsistensi serta sinkronisasi data antara Data Kuantitatif Program Studi (DKPS) dan narasi Laporan Evaluasi Diri (LED). Tim KPM menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan intensif berlandaskan pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Melalui sinergi lintas unit ini, Universitas Terbuka optimistis seluruh target peningkatan mutu dan status akreditasi program studi dapat tercapai dengan hasil optimal dan terbaik. [Written By Muhammad Rafy Zildan S. E.]
